Putin menandatangani undang-undang kripto komprehensif pertama di Rusia... perdagangan dilegalkan, pembayaran dilarang

Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menandatangani undang-undang digital aset komprehensif pertama yang mencakup bursa mata uang kripto, kustodian, broker, dan lembaga kliring. Berita ini dilaporkan oleh kantor berita negara Rusia, TASS, dan undang-undang ini mengintegrasikan penerbitan, penyimpanan, akuntansi, dan perdagangan aset digital dalam satu kerangka hukum. Rusia telah melegalkan penambangan mata uang kripto melalui undang-undang terpisah pada tahun 2024, dan undang-undang ini mengisi kesenjangan dalam perdagangan dan kustodian yang ditinggalkan oleh undang-undang sebelumnya. Mulai 1 Juli 2027, hanya perusahaan yang terdaftar dalam daftar khusus pemerintah yang dapat mengoperasikan bursa. Periode penangguhan pendaftaran diberikan kepada operator yang sudah ada. Bursa terdaftar harus memiliki modal sendiri minimal 15 juta rubel (sekitar 187.000 dolar AS) dan harus menjadi anggota organisasi pengawas diri pasar keuangan. Jika volume perdagangan bulanan melebihi 3,5 juta rubel, maka akan diklasifikasikan sebagai bursa resmi, dan bank serta cabang lembaga keuangan asing harus menolak transfer dana yang dicurigai berasal dari entitas yang tidak terdaftar. Akses bagi investor ritel sangat dibatasi. Investor yang tidak terakreditasi hanya dapat membeli mata uang kripto yang likuid (daftar akan diumumkan kemudian) melalui lembaga perantara berlisensi, dengan batas maksimum 300.000 rubel per bursa per tahun. Baik investor terakreditasi maupun investor umum harus lulus tes pengetahuan, dan tidak ada batasan pembelian untuk investor terakreditasi. Undang-undang ini juga menjamin hak investor mata uang kripto untuk mendapatkan ganti rugi di pengadilan, terlepas dari apakah mereka melaporkan aset mereka atau tidak. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa masih dilarang, dan iklan yang mempromosikan pembayaran dengan mata uang kripto juga dilarang. Sebagian besar ketentuan undang-undang ini mulai berlaku pada 1 September, yang bertepatan dengan peluncuran rubel digital, yang telah diminta oleh Gubernur Bank Sentral. Secara eksternal, pengecualian diberikan untuk pembayaran antara penduduk dan non-penduduk berdasarkan kontrak perdagangan internasional, perdagangan koin yang ditambang, dan transaksi internal dalam platform aset digital. Para analis berpendapat bahwa otoritas pengatur Barat kemungkinan besar akan melihat pengecualian ini sebagai cara bagi Rusia untuk menggunakan mata uang kripto dalam perdagangan lintas batas di tengah tekanan sanksi Barat. Undang-undang ini memberikan status hukum dan tempat perdagangan berlisensi bagi pemegang aset di Rusia, sekaligus menyediakan negara dengan saluran yang diatur yang dapat dipantau oleh bank sentral.